Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Balige

Jalan Balige-Laguboti Km 5, Desa Lumban Pea Timur Tambunan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara 22315

Valid XHTML 1.0! Valid XHTML 1.0! Valid XHTML 1.0!

G. Penyerahan Akta Cerai

G. Penyerahan Akta Cerai

NO

URAIAN KEGIATAN

UNIT/PEJABAT PELAKSANA

WAKTU

G

PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN AKTA CERAI.

 

1

Penyampaian Salinan Putusan Penetapan

a

Menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak.

Petugas Meja III

5 menit

b

Membuat catatan kaki pada putusan/ penetapan tentang  putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal ditentukan dan berkekuatan hukumnya.

Petugas Meja III

5 menit

c

Mengirim salinan putusan Cerai Gugat yang telah BHT dan atau penetapan ikrar talak kepada KUA di tempat perkawinan berlangsung dan KUA di tempat para pihak bertempat tinggal melalui penyedia jasa pos/pengiriman tercatat.

Petugas Meja III

45 menit

 

2

Penyerahan Akta Cerai

 

a

Menerbitkan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon.

Petugas meja III

10 menit

b

Meregister Akta Cerai.

Petugas meja III

10 menit

c

Menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak.

Petugas meja III

5 menit






Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya

Bagaimana Tata Cara mengajukan Pengaduan?

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan) Disampaikan secara Tertulis Pengaduan hanya dapat diterima. Selanjutnya

 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Balige memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Selanjutnya