Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Balige

Jalan Balige-Laguboti Km 5, Desa Lumban Pea Timur Tambunan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara 22315

Valid XHTML 1.0! Valid XHTML 1.0! Valid XHTML 1.0!

PA BALIGE Dan PN BALIGE MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 71 TAHUN

PA BALIGE Dan PN BALIGE MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 71 TAHUN

PA Balige │ Balige

1Jum’at, 19 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB, Pengadilan Agama Balige dan Pengadilan Negeri  Balige melaksanakan Upacara Bendera di halaman gedung Kantor Pengadilan Negeri Balige dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI ke-71. Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Syafril P. Batubara, S.H.,M.H. dengan diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Balige Drs. Syarkasyi, MH, Wakil Ketua PA Balige dan Wakil Ketua PN Balige, dan Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural dan seluruh pegawai dan Honorer Pengadilan Agama Balige serta Pengadilan Negeri Balige. HUT MA-RI Ke 71 Tahun dengan Tema “Penguatan Akuntabilitas Peradilan Dalam Rangka Menggapai Kembali Kepercayaan Publik”.

ASUpacara diawali dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Andreas AW Napitupulu, S.H (Kasubbag Kepegawain Organisasi dan Tata Laksana –PN Balige) selaku komandan upacara dan dilanjutkan pengibaran bendera sang merah putih. Tema dari amanat tersebut adalah Penguatan Akuntabilitas Peradilan, dalam rangka menggapai kembali kepercayaan publik. Amanat Ketua MA-RI juga menyampaikan bahwa dalam amanat Hari Jadi HUT MA RI ke 70 Tahun 2015 lalu secara tegas diingatkan terhadap bahaya intervensi yang terus mengancam independensi lembaga peradilan. Namun realita dunia peradilan pada tahun ini justru belum menunjukkan implementasi dari pesan-pesan penting tersebut.

Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan independensi peradilan salah satunya adalah dengan menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu juga Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

IMG_0349

Upacara ini diikuti dengan khidmat dan berjalan lancar oleh seluruh peserta upacara dan ditutup dengan do’a oleh Wakil Ketua PN Balige serta dilanjutkan acara ramah tamah antara warga Pengadilan Negeri Balige sebagai tuan rumah dengan warga Pengadilan Agama Balige.

IMG_0416Setelah upacara selesai maka acara selanjutnya adalah potong nasi tumpeng yang sudah tradisi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Balige sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan HUT MA-RI. Acara potong nasi tumpeng diawali dengan Do’a oleh Wakil Ketua PA Balige Bapak. M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA., kemudian dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua Pengadilan Negeri bersama Ketua Pengadilan Agama Balige Bapak Syafril P. Batubara, S.H.,M.H. dan Bapak Drs. Syarkasyi, MH dan diberikan kepada Wakil PA Balige dan Wakil PN Balige selanjutnya kepada semua Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural dan seluruh pegawai dan Honorer Pengadilan Agama Balige serta Pengadilan Negeri Balige Dan sesi akhir foto bersama sebagai tanda kebersamaan.

SDS SDF







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya

Bagaimana Tata Cara mengajukan Pengaduan?

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan) Disampaikan secara Tertulis Pengaduan hanya dapat diterima. Selanjutnya

 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Balige memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Selanjutnya