Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Balige

Jalan Balige-Laguboti Km 5, Desa Lumban Pea Timur Tambunan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara 22315

Valid XHTML 1.0! Valid XHTML 1.0! Valid XHTML 1.0!

Sosialisasi Rakor dan Assurance Quality

Sosialisasi Rakor dan Assurance Quality

Senin (13 Juni 2016) sekitar pukul 09.00 Wib Pengadilan Agama Balige melaksanakan sosialisasi Quality Assurance dan Rapat Koordinasi PTA. Medan bertempat di ruang sidang utama.

IMG_0115Kegiatan Quality Assurance dilaksanakan di Medan pada tanggal 01 s.d 03 Juni 2016. Pemanggilan peserta berdasarkan surat Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 68/BP.1/HM.01/05/2016, tanggal 24 Mei 2016. Kegiatan Quality Assurance dilaksanakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Uang Titipan Pihak ketiga dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Sosialisasi dibuka oleh Sriwati Br. Siregar, S.H Wakil Panitera Pengadilan Agama Balige yang sekaligus menyampaikan hasil kegiatan Assurance Quality di bidang kepaniteraan, sedangkan bidang kesekretariatan disampaiakan Mairiza Yulianti, S.Si Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan ditambahi Amirul Haq, S.H.I Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan serta disempurnakan Muliadin, S.H Serkretaris Pengadilan Agama Balige.

Kegiatan Assurance Quality dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengawasan MA-RI (Kabawas) Bapak Dr. H. Sunarto,S.H.,M.H,. Kabawas menyampaikan bahwa organisasi Mahkamah Agung RI harus melaksanakan 3 (tiga) teori hukum, yaitu teori keadilan (teori etis : Aristoteles) yang sasaran utamanya adalah para pencari keadilan agar para pencari keadilan merasa puas dengan putusan, yang kedua teori Kepastian Hukum, hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan maknanya, maka aturan-aturan memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. dan yang ketiga teori kemanfaatan (teori utility : Jeremy Bentham) bahwa hukum yang diputuskan harus bertujuan untuk kesejahteraan, kebahagiaan dan kebaikan yang sebesar-besarnya untuk para pencari keadilan. dengan melaksanakan ketiga teori tersebut akan membangkitkan kembali kepercayaan (Trust Building) masyarakat kepada Mahkamah Agung RI.

Setelah Sosialisasi Assurance Quality dilanjutkan dengan sosialisasi Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di PTA. Medan pada tanggal 02 Juni 2016. disampaikan Muhamad Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige. Beliau menyampaikan bahwa penyelesaian hasil Laporan Hakim Pengawas harus diselesaikan 2 bulan kedepan, hal ini dikarenakan pada bulan September 2016 akan dimonitoring oleh hakim pengawas bidang PTA. Medan. Selanjutnya mengenai setoran iuran organisasi internal peradilan diabahas satu persatu.

Drs. Syarkasyi, M.H Ketua Pengadilan Agama Balige memberikan bimbingan dan arahan bahwa setiap ada kegiatan diluar kantor yang sifatnya menambah wawasan seharusnya diadakan sosialisasi agar kita semua mengetahui informasi baru yang dibawa selain menambah silaturrahim.

IMG_0118

Akhirnya, sosialisai ditutup sekitar pukul 11.00 Wib dengan harapan dari hasil sosialisasi akan menambah pengetahuan untuk dapat direalisasikan di kantor Pengadilan Agama Balige . (zaki)







Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya

Bagaimana Tata Cara mengajukan Pengaduan?

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan) Disampaikan secara Tertulis Pengaduan hanya dapat diterima. Selanjutnya

 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Balige memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Selanjutnya