Daily Archives: September 19, 2022

Pada hari ini, Senin tanggal 19 September 2022, Pengadilan Agama Balige kedatangan tamu yaitu Kepala KUA Kecamatan Balige Bpk. Hasiholan Gultom, S.Pd.I, adapun maksud kedatangannya untuk berdiskusi hukum terkait Pentaukilan Wali yang selama ini terjadi perbedaan pandangan antara KUA Kecamatan Balige dengan Pengadilan Agama Balige.

Meyikapi hal tersebut KUA Kecamatan Balige mengunjungi Pengadilan Agama Balige untuk berdiskusi, Pengadilan Agama Balige diwakili oleh Bpk Sudarman, S.Ag.,M.H selaku wakil ketua merangkap Humas Pengadilan Agama Balige, karena fenomena di masyarakat banyak orang yang menikah (khususnya di wilayah Kabupaten Toba dan Samosir) seorang wanita mualaf yang menikah namun walinya beragama Kristen (Protestan/ Katolik), dan mereka menikah dengan berwakil walinya Imam Masjid, hal ini tentu menyalahi hukum Islam dan hukum Negara (PerMeNag Nomor 2 tahun 1987 jo. PerMeNag Nomor 20 tahun 2019).

Lalu bagaimana wali nikah untuk wanita mualaf?

Yang dimaksud dengan mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dengan demikian, wanita mualaf adalah wanita yang baru masuk Islam. Jika wanita mualaf ingin menikah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

  • Jika sang ayah kandung dari wanita mualaf tersebut telah memeluk agama Islam, maka ia berhak menjadi wali nikah dari wanita tersebut.
  • Jika sang ayah belum memeluk agama Islam dan ada anggota keluarga wanita mualaf yang memeluk agama Islam sesuai dengan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah maka ia berhak menjadi wali nikah untuk wanita mualaf tersebut.
  • Jika sang ayah dan seluruh anggota keluarga wanita mualaf belum memeluk agama Islam maka mereka tidak dapat menjadi wali nikah bagi wanita tersebut. Yang berhak menjadi wali nikah untuk wanita mualaf adalah wali hakim yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat menurut tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syuaib al-Arnauth)

Dari hasil diskusi hukum ini dapat disimpulkan bahwa seorang yang akan menikah harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan agar pernikahan tersebut menjadi sah, baik dimata hukum Islam maupun hukum Negara. (SU)

Media Sosial

Jam Layanan

Jam Kerja

Senin s/d Kamis 

08.00 s/d 16.30 WIB

Jum'at  

08.00 s/d 17.00 WIB

 

Jam Istirahat

Senin s/d Kamis 

12.00 s/d 13.00 WIB

Jum'at  

11.30 s/d 13.30 WIB

 

TUTUP

Sabtu-Minggu & Libur Hari Besar